dewa gde satrya ideas's blog | tourism researcher & educator

Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) merayakan hari jadinya ke-38 tahun pada tanggal 29 Nopember 2009 lalu. Tema yang diusung dalam HUT ke-38 KORPRI yakni, KORPRI mendukung Reformasi Birokrasi untuk menjadikan Kepemerintahan yang baik.

KORPRI adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya terdiri dari PNS, pegawai BUMN, BUMD serta anak perusahaan, dan perangkat Pemerintah Desa. Meski demikian, Korpri seringkali dikaitkan dengan PNS. Kedudukan dan kegiatan Korpri tak terlepas dari kedinasan. Korpri yang didirikan pada tanggal 29 Nopember 1971 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971, merupakan wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia. Organisasi Korpri memiliki struktur kepengurusan di tingkat pusat maupun di tingkat Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, atau Pemerintah Daerah. Saat ini kegiatan Korpri umumnya berkiprah dalam hal kesejahteraan anggotanya, termasuk mendirikan sejumlah badan/lembaga profit maupun non-profit.

Sementara itu, MenPAN dan Reformasi Birokrasi, E.E. Mangindaan, memprioritaskan 10 program dalam 100 hari Kementerian Negara PAN dan RB. Di antaranya, (1) Penetapan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi; (2) Penyusunan dua PP sebagai pelaksanaan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik; (3) Penerbitan SE Menpan dan RB tentang Kesiapan Penerapan Standar Pelayanan Publik; (4) Mendorong pembentukan unit pelayanan terpadu pada 10 kabupaten/kota; (5) Inventarisasi dan evaluasi ketersediaan media pengaduan masyarakat pada instansi pemerintah; (6) penyempurnaan PP No. 30/1980 tentang Displin PNS; (7) Penyusunan 5 PP terkait penyesuaian gaji PNS, TNI/Polri, hakim dan pensiunan; (8) Penyusunan Perpres tentang Pokok-Pokok Organisasi Kementerian Negara; (9) Penyusunan Perpres tentang Kedudukan dan Tupoksi serta Susunan Unit eselon I; dan (10) Penyusunan Perpres tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP). Selain itu juga diungkapkan sejumlah program prioritas 1-5 tahun ke depan.

Dalam wujud pelayanannya yang spesifik, reformasi birokrasi amat diperlukan dalam pengembangan memajukan sektor pariwisata, khususnya di tingkat daerah. Survei yang dilakukan majalah SWA terhadap 81 eksekutif level manajer ke atas (SWA, 26 Nov-9 Des 09, hlm. 82) menyimpulkan 12 prioritas saran pemasaran wisata dalam negeri. Di mana, beberapa di antaranya terkait erat dengan fungsi kinerja pelayan publik. Di antaranya, menyiapkan infrastruktur dan sarana penunjang ke arah dan di daerah wisata; meningkatkan peran pemerintah; pemeliharaan obyek dan daya tarik wisata; dan meningkatkan stabilitas politik-ekonomi.

Terkait dengan itu, penghargaan Indonesia Tourism Award (ITA) yang digelar pertama kali oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) RI bekerjasama dengan Majalah SWA patut kita apresiasi. Secara berurutan, daerah yang mendapatkan ITA adalah, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Tanah Toraja, Manado, Kutai Kertanegara, Badung (Bali), Solo, dan Lombok Barat. Yogyakarta menempati urutan teratas berdasarkan survei dengan indeks kepuasan responden 90,96 dan parameter konsumen untuk merekomendasikan kepada masyarakat atau net promoter score sebesar 97,8. Secara garis besar tantangan Pemda di bidang kepariwisataan, khususnya di era otonomi daerah ini adalah, menjadi tuan rumah yang baik (be a good host) bagi pelanggan daerah, memperlakukan mereka secara baik (treat your guest properly), dan membangun sebuah ‘rumah’ yang nyaman bagi mereka (building a home sweet home).

Hermawan Kartajaya (2005) menyatakan, ada 3 klasifikasi pelanggan yang harus dilayani Pemda. Pertama, penduduk lokal. Kedua, trader-tourist-investor. Ketiga, talent (SDM yang berkualitas), developer (pengembang), organizer dan seluruh pihak yang memiliki kontribusi dalam membangun keunggulan bersaing daerah.    Sementara itu, riset yang dilakukan MarkPlus&Co merumuskan dan merancang sebuah model yang dapat digunakan khususnya oleh para gubernur, bupati/walikota dan marketer daerah untuk mengembangkan daerahnya. Hasil riset tersebut adalah model ‘Platform Pemasaran Daerah’ dan ‘Strategic Place Triangle’.

Mengacu dari riset tersebut, ada tiga perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan. Perubahan pertama akan memaksa pemerintah daerah untuk mentransformasi diri dari bureaucratic-monopolistic-government ke entrepreneurial-competitive government. Perubahan ini akan memaksa pemerintah daerah untuk mentransformasi diri dari bureaucratic-monopolistic-government ke entrepreneurial-competitive government. Perubahan kedua mengharuskan mereka bermetamorfosis diri dari pemerintah daerah yang “cuek-bebal” menjadi pemerintahan daerah yang berorientasi pelanggan (customer-driven government) dan bertanggungjawab (accountable government) terhadap seluruh stakeholder-nya secara seimbang. Perubahan ketiga akan mendorong pemerintah daerah untuk mulai mengevolusi diri dari pemerintah yang hanya memiliki local orientation menjadi pemerintah yang memiliki global-cosmopolitan orientation. Pemerintah daerah semacam ini memiliki wawasan global.

Reformasi birokrasi sebagaimana digemakan pemerintah, sepatutnya mengatasi aspek-aspek terkait turisme sebagaimana tertuang di atas. Tanpa itu, birokrasi hanya menjadi benalu yang justru menghambat, mempersulit dan merugikan kepariwisataan kita. Citra birokrasi korup, berbelit-belit, tidak ramah, ingin mengeruk keuntungan untuk kepentingan pribadi, dan image negatif lainnya, dalam mata rantai pariwisata, utamanya terkait dengan kedatangan dan kepulangan wisatawan asing, sangatlah kotraproduktif. Dalam kepariwisataanlah reformasi birokrasi diuji dan dihadapkan pada pembelajaran nyata secara langsung.

Piala Citra Festival Film Indonesia telah diberikan pada Rabu (16/12/09) lalu di Arena Pekan Raya Jakarta. Dari 118 judul film Indonesia, telah diseleksi untuk menentukan nominasi di Kota Batu pada Minggu (6/12/09) lalu. Di antaranya, nominasi kategori film terbaik, nominasi sutradara, nominasi pemain wanita terbaik, nominasi pemeran pendukung wanita terbaik, nominasi pemain pria terbaik, nominasi peran pembantu pria terbaik, sutradara terbaik, penata musik terbaik, dan penata suara terbaik.

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik menargetkan Indonesia mampu memproduksi minimal 200 film dalam satu tahun. Saat ini sineas kita mampu memproduksi rata-rata 90 film dalam setahun. India mampu memproduksi 700 film pertahun dengan jumlah gedung bioskop mencapai ribuan unit. Dengan fakta itu, India mampu menyedot lima juta tenaga kerja untuk masuk dalam sektor perfilman (Gatra, 26/11/09).

Penyelenggaraan Festival Film Indonesia ini memiliki beberapa makna strategis. Pertama, dalam kaitannya dengan pariwisata, perlu semakin dikembangkan film-film bernuansa promosi pariwisata daerah maupun Indonesia secara umum. Film sebagai industri kreatif yang berperan mengangkat suatu tempat (desa, kota, atau negara) sebagai background cerita menjadi ‘alat promosi’ yang efektif untuk berbagai misi, entah itu penggalangan dana, misi kebudayaan dan pariwisata,atau kepentingan-kepentingan lainnya.

Tahun 1990-an, film Cintaku di Way Kambas yang diperankan Mathias Muchus dan Ira Wibowo sempat menyita perhatian publik. Selepas film itu beredar, banyak warga Indonesia tertarik mengunjungi kawasan gajah di Way Kambas, Lampung. Demikian halnya film Denias yang berlatarbelakang Papua, juga menjadi ‘alat promosi’ bagi Papua. Juga, film Laskar Pelangi yang mengangkat novel karya Andrea Hirata dengan background alam Belitung yang eksotik.

Di satu sisi kekurangan dan keterbelakangan suatu daerah yang menjadi background pembuatan film memang suatu ironis dan fakta yang ada di depan mata sampai saat ini. Namun di sisi lain, ‘eksploitasi’ sudut-sudut tempat, kehidupan masyarakat lokal, serta kearifan dan kebudayaan setempat, ketika diangkat dan dikemas dalam sebuah film dengan sentuhan produser dan sutradara handal, menjadi kemasan promosi yang luar biasa. Mengalir bersama ilustrasi dan cerita yang di-setting sang produser dan sutradara, penonton film dikenalkan setiap fakta (baik dan buruknya) tempat yang menjadi background film.

Direktur Usaha Pariwisata Depbudpar, Winarno Sujas, mengatakan, pencitraan Belitung sebagai pulau tambang timah yang erat dengan kerusakan alam, akan segera berubah sebagai daerah tujuan wisata yang kaya akan obyek wisata alam yang menarik untuk dikunjungi wisatawan. Pencitraan tersebut semakin kuat dengan berhasilnya film Laskar Pelangi di masyarakat beberapa waktu lalu (budpar.go.id).

Di tingkat internasional, film dan prestasi atas suatu film turut membentuk citra dan reputasi negara yang menjadi background pembuatan film. Seperti pada bulan November lalu, film Jamila dan Sang Presiden garapan Ratna Sarumpaet mendapat penghargaan pada Asiatica Filmmediale Festival (AFF) yang berlangsung di Roma, Italia. Kedua film itu mendapatkan penghargaan dari “The Network for the Promotion of Asian Cinema” (Netpac), sebuah organisasi perfilman yang beranggotakan sekitar 29 negara dan berkantor di Singapura. Untuk Indonesia, film Jamila dan Sang Presiden merupakan film Indonesia kedua yang mendapatkan penghargaan dari Netpac setelah Bird Man Tale karya Garin Nurgroho yang diberikan di Berlin International Film Festival tahun 2003.

Tahun 2007, film Indonesia menyumbang 7 persen dari keseluruhan ekonomi. Tahun 2002 hingga 2007 menyumbang Rp 105 triliun, dan tahun 2006 sendiri menyumbang Rp 81,5 triliun. Tahun 2002 hingga 2006, 5.4 juta tenaga terserap melalui film. Tahun 2006, 2,2 juta tenaga kerja diserap” (presidensby.info, 8/10). Manakala disinergikan dengan unsur dan sentuhan turisme, niscaya film tidak hanya bermakna ekonomis, tetapi membentuk citra dan menjadi daya tarik untuk mengundang wisatawan berkunjung.

Pertengahan Oktober lalu megabintang Hollywood, Julia Roberts, menjalani shooting terakhir film yang dibintanginya dengan judul “Eat, Pray, Love” di sejumlah tempat di Bali. Film ini menceritakan kisah nyata Elizabeth Gilberth dalam memoarnya. Gambaran kemapanan hidup Gilbert yang ditandai dengan kehadiran suami yang setia, kekayaan, serta karier yang sukses, ternyata bukanlah titik akhir pencarian hidupnya. Dalam persimpangan, ia mengubah jalan hidupnya itu secara drastis. Ia melakukan perjalanan untuk mencari kesejatian hidup itu. Ia menemukan nikmatnya makan di Italia, kekuatan doa di India, serta kedamaian dan keseimbangan cinta di Bali. Pengambilan gambar film Julia Roberts di Indonesia jelas menguntungkan citra Indonesia secara umum di mata dunia, khususnya dampaknya pada kepariwisataan.

Karena itu, film perlu digarap lebih serius dengan pendekatan pasar namun sekaligus memiliki kepekaan dan idealisme sosial yang tinggi. Dalam konteks itu, diyakini bahwa setiap daerah memiliki masalahnya sendiri. Demikian pula misi daerah membangun pariwisatanya, film menjadi instrumen pasar yang bisa dikatakan lebih mudah diakses dan efektif sebagai ‘alat promosi’. Peran industri kreatif, khususnya perfilman, mengangkat daya tarik daerah sebagai background cerita menjadi semakin penting bagi sektor pariwisata di Indonesia secara umum. Film bisa diangkat berdasarkan kearifan-kearifan lokal, sejarah nyata, novel (fiksi), atau kemenarikan masyarakatnya.

Di penghujung canangan program Visit Indonesia Year 2009 dengan tema sentral ”MICE & Marine Tourism”, kepemimpinan Depbudpar di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II kembali ke tangan Jero Wacik. Sekalipun Jero mengundurkan diri sebagai Menbudpar dalam KIB I, dan digantikan sementara oleh Prof. Muh. Nuh, rupanya feeling presiden SBY tetap mantap menjatuhkan kepemimpinan dan manajerial Depbudpar RI 5 tahun mendatang kepada Jero Wacik.

Bedanya, dalam KIB I Depbudpar masuk bagian Menko Kesra, dalam KIB II Depbudpar berada di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Maknanya semakin jelas, kepariwisataan harus berbicara tentang upaya-upaya menghasilkan uang negara dari devisa wisatawan asing dan pembelanjaan wisatawan domestik. Perolehan devisa pariwisata tahun 2008 sebesar US$ 7,3 miliar dari kunjungan 6,4 juta wisman. Pada tahun 2010 target kunjungan wisman ditingkatkan menjadi 7 juta orang dengan alokasi anggaran dalam APBN 2010 sebesar Rp 1,3 triliun.

Sementara itu, anggaran Depbudpar 2010 naik menjadi Rp1,366 triliun dari pagu APBN 2009 sebesar Rp1,1 triliun. Dari jumlah itu program pengembangan pemasaran mengalami kenaikan hingga 71,28 persen dari Rp248 miliar pada 2009 menjadi Rp426 miliar pada 2010. Program pengembangan destinasi menempati pos kedua tertinggi yakni sebesar Rp130,5 miliar pada 2010 atau naik 6,32% dari tahun 2009 yang hanya Rp122 miliar. Program pengelolaan kekayaan budaya juga naik 38,25% dari Rp100 miliar menjadi Rp138 miliar.

Jero Wacik menyatakan, kontribusi pariwisata terhadap PDB nasional hingga kuartal 1 tahun 2009 sebesar 3,25%. Sedangkan ranking devisa pariwisata menampati posisi keempat setelah karet olahan dengan nilai 7.377 juta dolar AS (Media Indonesia, 26/10/09).

Masyarakat Sadar Wisata

Di antara program 100 hari kepemimpinan SBY-Boediono, pariwisata tidak secara eksplisit menjadi prioritas maupun program pilihan. Sementara, Jero Wacik dalam pemberitaan di berbagai media menyatakan, program kerja 100 hari pertama Depbudpar selain langsung tancap gas melakukan promosi di berbagai negara juga akan meningkatkan anggaran untuk seniman. Termasuk di dalamnya memperbanyakan pertunjukan-pertunjukan seni yang selama ini dinilai tidak profitable. Ungkapan ini menunjukkan komitmen birokrasi atas fakta ketertinggalan dunia seni dan budaya yang kesannya dianaktirikan dibandingkan pariwisata. Budaya di satu sisi urusannya melestarikan dan sejenisnya, pariwisata di sisi lain urusannya menghasilkan uang.

Dikotomi budaya dan pariwisata seharusnya tidak terjadi manakala masyarakat dan birokrasi kita memiliki mindset kepariwisataan. Dalam kebudayaan itu sendiri terkandung unsur turisme yang laik jual, laik promosi dan berpotensi mendatangkan penghasilan. Dan karena itu budaya memiliki arti yang sangat penting. Problemnya, dari unsur birokrasi kurang optimal menyosialisasikan dan mengedukasi nilai-nilai Sadar Wisata ke semakin banyak lapisan masyarakat yang di dalamnya terkait erat dengan pelestarian dan pengembangan kebudayaan sebagai bagian dari kepariwisataan. Dari unsur publik sendiri menganggap kebudayaan sebagai sesuatu yang eksklusif, khawatir dengan eksploitasi, komersialisasi, dan sejenisnya atas nama pariwisata.

Lebih ironis pula, dukungan masyarakat bagi seniman dan kesenian tradisional yang tergolong ’marginal’ teramat minim. Masyarakat kita semakin tidak menganggap menarik dan antusias dengan kesenian-kesenian tradisional, yang justru dalam konteks turisme semakin original semakin menarik. Kesenian tradisional Jawa Timuran misalnya, ludruk, srimulat, ketoprak, dan sebagainya, semakin ditinggalkan justru oleh sebagian publik Jawa Timur sendiri. Kepedulian, eksistensi dan kelestarian kesenian tradisional semata-mata didorong oleh keteguhan seniman dan para pecinta seni yang jumlahnya teramat minim dibandingkan warga sebangsa yang menggandrungi kesenian berbau modernitas.

Situasi ini merupakan problem teknis yang akut dan serius yang perlu menjadi prioritas program kerja 100 hari Menbudpar Jero Wacik. Meski diakui persoalan klise dan remeh, tetapi kerap kali kesan yang muncul justru birokrasi berusaha menghindari ’proyek sosial’ ini, dan masih dianggap sebagai program kerja yang merepotkan dan kurang menjanjikan hasil yang instan yang membelalakkan mata serta mengundang pujian orang. Sementara kita tahu bahwa masyarakat adalah kunci dan ujung tombak pembangunan kepariwisataan di berbagai lini dan jenis.

Dalam konteks dikotomi kebudayaan-pariwisata misalnya, semestinya dapat luntur manakala warga tercerahkan akan nilai-nilai otentisitas kebudayaan sebagai kekayaan Nusantara yang selain dilestarikan juga dikemas sedemikian rupa agar supaya mendatangkan dampak ekonomis. Menggapai angan-angan masyarakat yang sadar wisata, yang dalam rumusan sederhana mengimplementasikan dan menerapkan nilai-nilai Sapta Pesona Wisata (aman, bersih, tertib, indah, sejuk, ramah tamah, memberi kenangan yang mendalam), membutuhkan komitmen birokrasi Depbudpar pusat dan daerah untuk bersinergi bersama memperkuat elemen vital kepariwisataan ini.

Mari kita biasakan masyarakat untuk dari hal-hal kecil dan sederhana memupuk Sapta Pesona Wisata itu di lingkungan terdekatnya. Sembari membangun lingkungan, unsur-unsur lokal yang khas, baik itu kesenian, kebudayaan, living style, dan sebagainya, juga dikemas sebagai komoditas turisme. Tidakkah justru dengan kepariwisataan memberikan stimuli dan dorongan agar kinerja kesenian dan kebudayaan semakin termotivasi. Terkait dengan kenaikan pagu anggaran Depbudpar 2010, membiasakan masyarakat berbicara pariwisata masuk bagian program pengelolaan kekayaan budaya. Selamat bekerja Jero Wacik.

Religiusitas kita sebagai bangsa semakin terasa semaraknya di bulan suci Ramadhan. Tata kehidupan sebagai bangsa yang memiliki dan menjunjung tinggi harmoni dalam keberagaman itulah, Indonesia memiliki daya tarik, keunggulan sekaligus keunikan yang sangat berpotensi sebagai pilar, positioning dan trademark potensi wisata Indonesia di antara bangsa-bangsa di dunia. Persaudaraan, kesalingmengertian dan kebersamaan antara umat yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa jelas-jelas adalah hal penting yang amat memikat turis.

City branding “Indonesia the Ultimate in Diversity” secara eksplisit menjelaskan hal itu. Dalam konteks itulah, komunikasi (kampanye) pemasaran Indonesia sebagai destinasi wisata dengan basis masyarakat religius menemukan relevansi dan kontekstualitasnya di bulan suci Ramadhan ini.

Destinasi wisata ziarah terpopuler di jagat raya ini, seperti Masjid Taj Mahal, Tahta Suci Vatican dan Gua Maria Lordes, Prancis, Kuil Ankor Wat dan kuil-kuil Budha di Thailand, merupakan bukti nyata betapa keberimanan dan eksistensi keragaman yang inklusif mampu mendatangkan kesejahteraan ekonomi dan mendongkrak martabat suatu bangsa. Kurang lebih, hal seperti itulah yang salah satunya melatarbelakangi John Naisbitt dalam ramalannya di Global Paradox bahwa industri pariwisata akan menjadi industri terbesar di dunia. World Tourism Organization (WTO) pun juga memprediksikan pada 2010 jumlah pelancong internasional mencapai 1.046 miliar orang dengan nilai sebesar US$ 2 triliun.

Globalisasi memberikan ruang yang lebih luas untuk kemajuan sektor pariwisata. Berbagai segmen dan minat khusus perjalanan wisata dunia tak meninggalkan gairah dan keinginan yang tinggi untuk berwisata ziarah. Keberagaman merupakan salah satu daya pacu di balik kepariwisataan dan dapat mendorong semua negara untuk berbagi kebersamaan yang menguntungkan, dengan membangun ikatan yang kebih kuat satu sama lain. Karena itu, sektor pariwisata juga dipercaya merupakan sarana atau katalisator untuk membangun pemahaman, mendorong inklusi sosial, dan meningkatkan kelayakan standar hidup. Dalam konteks inilah, pengemasan wisata religi di Tanah Air di bulan Ramadhan ini menemukan kontekstualitas dan relevansinya.

Market

Pentingnya pengemasan basis masyarakat religius di Tanah Air sebagai daya tarik wisata religi tak meninggalkan pemahaman tentang peta pasar wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. Pertama, destinasi wisata religi Islam – seperti makam Walisong, makam pemuka agama dan Masjid – mendapatkan perhatian khusus dan mencuat, khususnya di bulan suci Ramadhan hingga Lebaran nanti. Jaringan negara-negara Islam serta negara-negara berkembang yang tergabung dalam D-8, merupakan captive market yang jelas-jelas harus semakin dioptimalkan dan diseriusi. Demikian pula jaringan negara-negara Islam lain yang berada di luar pusaran D-8.

Pada KTT D-8 di Nusa Dua, Bali, pada bulan Mei 2006 menghasilkan Deklarasi Bali. Intinya, bagaimana membangun solidaritas di lingkungan D-8 yang akhirnya membawa dampak ekonomi bagi warganya. Anggota D-8 yang terdiri Indonesia, Malaysia, Pakistan, Iran, Mesir, Turki, Nigeria dan Bangladesh memiliki populasi 500 juta jiwa. Negara-negara tersebut sebagian besar penduduknya merupakan umat Islam. Secara ekonomis ini merupakan potensi pasar wisata yang luar biasa besar pengembangan wisata religi dengan segmentasi keberimanan Islam.

Kedua, salah satu kerajaan besar di Tanah Air, Sriwijaya (abad 7-13), mewariskan tidak hanya kejayaan masa lampau, tetapi juga persemaian iman Budha sekaligus jalinan persahabatan dengan negara-negara lain yang memiliki corak iman mayoritas yang sama. Pada perayaan Waisak nasional 2007 di pelataran Candi Borobudur, Presiden Yudhoyono menyerahkan buku ”Trail of Civilization” kepada Menteri Pariwisata negara yang tergabung dalam Trail of Civilization. Di antaranya, Laos, Vietnam, Kamboja, Thailand, dan Myanmar.

Maksud baik dari penjelajahan peradaban (iman Budha) secara bersama-sama itu, untuk menemukan dan napak tilas jejak leluhur masing-masing negara. Di sini, ada ikatan historis yang tak ternilai harganya, bahwa Indonesia memiliki pertalian sejarah keberimanan yang sama dengan kelima negara tersebut. Ketika penjelajahan itu melintasi batas-batas negara, maka kita berbicara tentang pariwisata. Di satu sisi pariwisata menjadi terdongkrak, dan di sisi lain menggugah kesadaran keterikatan sejarah antarnegara.

Ketiga, gereja Katolik juga membuka diri bagi penumbuhkembangan persaudaraan sejati sebangsa dan antar umat beragama di negara-negara lain melalui pintu pariwisata. Wisata ziarah Katolik yang telah mendunia seperti Gua Maria Sendang Sono dan Gereja Ganjuran di Jawa Tengah yang memadukan gaya bangunan budaya Hindu-Mataram Kuno-Mataram Islam, atau Puh Sarang di Kediri dan Sendang Waluya Jatiningsih di Ponorogo Jawa Timur. Juga, bangunan-bangunan Gereja Katolik di Surabaya yang masuk kategori bangunan cagar budaya.

Meresapi dan menikmati keindahan destinasi wisata religi akan tampaklah kemahakuasaan Tuhan Sang Pemberi Kehidupan, dan akan sirnalah prasangka psimisme kehidupan di bawah keagungan mahakarya ciptaan Allah yang terbingkai dalam suatu Obyek dan Daya Tarik Wisata. Perilaku dan sendi kebutuhan hidup manusia modern dewasa ini pun tak lekang, bahkan semakin merapat, ke tujuan-tujuan wisata untuk mencari, menggali, mengelola dan menemukan kehausan iman akan kebesaran Sang Maha Pencipta. Dan itu semakin terasa dan lestari di bulan suci Ramadhan.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim pada 2010 akan memperbanyak jumlah desa wisata dari enam menjadi 10 desa. Komisi D DPRD Jatim telah menyetujui rencana ini dengan syarat harus dilengkapi peternakan, agrobisnis, tanaman pangan, dan pengelolaan bioenergi dengan nama ”Safari Mapan Bener”. Enam desa wisata itu adalah Desa Poncokusumo Kabupaten Malang (agrobisnis), Desa Tutur Nongkojajar Kabupaten Pasuruan (agrobisnis), Desa Bejijong Kabupaten Mojokerto (kerajinan patung batu), Desa Ngadisari Kabupaten Probolinggo (agrobisnis), Desa Tamanan Kabupaten Bondowoso (arung jeram), dan Bumiaji Kota Batu (agrobisnis) (Kompas Edisi Jawa Timur, 24/11/09, hlm.C).

Gagasan tersebut berdampak strategis dalam beberapa hal, pertama, pemenuhan cita-cita kepariwisataan sebagaimana diamanatkan UU 10/2009 tentang Kepariwisataan. Ada 10 tujuan kepariwisataan menurut perundangan tersebut, yakni, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, serta mempererat persahabatan antar bangsa.

Sebagian besar medan ujian pewujudnyataan tujuan kepariwisataan itu berada pada area pedesaan. Di area pedesaanlah kita banyak menyaksikan keterbelakangan hidup masyarakat sekali pun daerah mereka merupakan destinasi wisata yang menjadi andalan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Keterlibatan masyarakat sebagai pelaku penting dan manfaat sepenuh-penuhnya kepariwisataan bagi warga di sekitar area wisata menjadi isu penting yang menyertai gagasan pengembangan desa wisata di Jatim.

Kedua, dalam konteks diversifikasi produk unggulan wisata, desa wisata bisa jadi menjadi andalan dan primadona baru yang berpotensi mendulang penghasilan bagi Pemda. Pemerintah pusat pada masa pemerintahan SBY-Jusuf Kalla, memiliki program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri tahun 2009 yang kabarnya juga masuk ke bidang pariwisata termasuk mencakup 100 desa wisata di Indonesia (Kompas, 28/11/08). Ini adalah bukti bahwa desa wisata menjadi kebijakan dan gerakan nasional yang dalam pelaksanaannya didukung pendanaan dari pusat maupun daerah. PNPM Mandiri adalah program utama Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat yang mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dari 17 kementerian dan lembaga pemerintah yang terdiri dari 2 macam: PNPM Inti dan PNPM Perkuatan. Untuk jenis yang terakhir, salah satunya adalah perkuatan bidang pariwisata.

Perkuat Daya Tarik

Ada beberapa hal penting dalam pengembangan desa wisata, di antaranya, pertama, desa tersebut haruslah memiliki keunikan yang sekaligus menjadi daya tariknya yang khas. “Something to see-to do-to buy” merupakan perpaduan yang menjadi kemasan desa wisata. Yaitu daya tarik pranata lingkungan alam pedesaan, daya tarik perilaku budaya masyarakat desa yang paternalistik baik dalam dimensi adat istiadat, budaya, ekonomi, cocok-tanam, pranata rumah tradisional, serta pola kehidupan sehari-hari.

Menyimak persyaratan yang diajukan DPRD seperti tertulis di atas, hal itu menyiratkan bahwa pengemasan suatu pedesaan menjadi destinasi wisata tidaklah meninggalkan lokalitas dan unsur alami kehidupan pedesaan. Suasana kehidupan yang natural tetapi memiliki daya tarik, baik itu desa living style maupun daya tarik wisata local generous berbasis agrowisata dan peternakan misalnya, justru menjadi ujung tombak untuk ’menjual’ paket wisata pedesaan (rural tourism) kepada wisatawan.

Menurut UN-World Tourism Organization (2002) agrowisata merupakan bagian dari wisata pedesaan. Upaya ini memberi peluang kepada petani/peternak untuk memperluas skala usaha dan mendapatkan penghasilan lebih baik. Komoditi agrowisata di Poncokusumo dan Tutur misalnya, terdiri dari buah (apel, durian, strawberry), bunga (cruisantium dan bunga buah paprika), sayur, dan peternakan (sapi perah). Di masing-masing pengelolaan agro tersebut, memiliki daya pikat wisata yang berbeda-beda. Mulai dari atraksi wisata ovulasi (pemerahan) susu sapi segar setiap 12 jam sekali secara tradisional, petik apel, dan lahan pertanian yang dikelola dengan pupuk organik.

Kedua, penerapan green tourism secara konsisten. Conservation International Indonesia Program (CIIP) dengan beberapa mitra kerjanya (Indriani Setiawati 2008) memiliki program antara lain, mendukung pelestarian alam dan perlindungan lingkungan, pelaksanaan kegiatan di sekitar kawasan (destinasi) dilakukan dengan rasa tanggung jawab yang tinggi dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen hijau/ramah lingkungan, menciptakan kemitraan lokal, pariwisata yang berdampak negatif rendah, keuntungan ekonomi bagi masyarakat lokal, menggunakan panduan yang umum dan dapat dipertanggung jawabkan, perancangan pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata yang eksotik, pengalaman yang tidak terlupakan di daerah tujuan wisata yang eksotik, dan pelibatan masyarakat lokal.

Di Poncokusumo misalnya, juga diterapkan integrated farming. Di satu sisi untuk kesejahteraan peternak, melalui pemanfaatan kotoran sapi menjadi pupuk kandang atau biourine yang diperlukan untuk pertanian. Dan di sisi lain untuk menerapkan good agricultural practice dengan pemanfaatan pupuk organik. Dengan mengemas desa wisata menjadi agrowisata peternakan, mengembangkan industri olahan, serta penerapan integrated farming, niscaya semakin memperkuat dan meningkatkan taraf kesejahteraan hidup warga desa.

Produk green tourism merupakan suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi. Dengan digelarnya Climate Summit di Bali tahun 2007, green tourism merupakan suatu keharusan. Apabila melihat perkembangan green tourism, pada akhir tahun ‘80an dan awal tahun ‘90an pandangan ke arah ini sudah terjadi di kalangan wisatawan ada yang disebut dengan istilah green consumer (Swarbook dan Horner 2001). Mereka akan membeli produk yang memperhatikan lingkungan. Sebagai contoh ketika sebuah hotel masih mempergunakan produk berbasis aerosol, mereka akan memboikot. Hal lain lagi soal makanan, mereka akan memilih organic food ketika memesan makanan di sebuah rumah makan.

Ketiga, pengembangan desa wisata menggunakan pendekatan pola pikir yang mengacu pada beberapa prinsip universal sebagaimana tertera dalam Global Code of Ethics for Tourism yang telah disahkan oleh PBB melalui Resolusi 2001 / 37 tanggal 26 Oktober 2001. Prinsip universal pertama adalah “sumbangan pariwisata bagi saling pengertian dan saling hormat antar manusia dan antar masyarakat”. Aspek yang dipergunakan sebagai parameter menilai potensi pengembangan desa wisata yaitu originalitas, otentisitas, keunikan, kelangkaan dan keutuhan.

Melalui itu, dapatlah dikemas paket wisata pedesaan yang mengakomodir lokalitas dan kesejahteraan masyarakat pedesaan di satu sisi, dan pemenuhan aspek bisnis kepariwisataan itu sendiri di sisi lain. Bentuk paket wisata yang dapat dikembangkan misalnya, menyatu dalam perikehidupan masyarakat pedesaan sesuai dengan local geneous masing-masing desa, jelajah keunikan desa, mborong hasil desa, wisata pendidikan “Cinta Desaku”, desa wisata outbound, dan paket wisata agro pedesaan itu sendiri.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya! Jangan sekali-sekali Melupakan Sejarah (Jas Merah)! Dua ungkapan Bung Karno tersebut menggema di hari Pahlawan ini dan tetap relevan dengan konteks jaman sekarang ini. Kepahlawanan dan sosok para pahlawan itu sendiri kian tergilas dengan nilai-nilai baru yang mungkin telah dibayangkan akan terjadi manakala Presiden pertama RI itu mengungkapkan hal tersebut. Keringat, darah dan nyawa pahlawan yang gugur di medan pertempuran melawan Belanda, Jepang dan tentara Sekutu tidak hanya penting untuk diceritakan dan diingat dari masa ke masa, tetapi juga dikunjungi dan disentuh secara langsung jejak-jejaknya.

Dalam konteks kepariwisataan, sejarah terjadinya hari Pahlawan yang terbentuk dari babakan pertempuran 10 November 1945 di Surabaya seharusnya mampu memikat dan menjadi daya tarik wisata. Bagi warga asing yang notabene memahami arti penting nilai sejarah suatu bangsa, pendudukan Belanda, Jepang dan Sekutu di Indonesia beserta jejak-jejak peninggalannya, jelaslah menjadi atraksi wisata yang otentik. Apalagi dengan titel hari Pahlawan yang secara khusus mengenang dan mengapresiasi jasa dan pengorbanan leluhur bangsa Indonesia, mengandung keingintahuan publik asing untuk menyelami lebih dalam melalui aktifitas turisme.

Situs-situs kepahlawanan yang tersebar di berbagai di Tanah Air semestinya juga sama memikatnya seperti warisan Nusantara di masa-masa kerajaan. Masa-masa emas Nusantara di jaman kerajaan dan ketangguhan bangsa Indonesia dalam penindasan penjajahan, sama-sama bermuatan sejarah tinggi. Dua babak sejarah ini juga bermuatan budaya. Jika Candi Borobudur dan Prambanan lebih kental dengan unsur arsitektur, seni dan budaya, maka rumah pahlawan, museum kepahlawanan dan makam para pahlawan menonjolkan heroisme.

Sejarah kerajaan di satu sisi dan perjuangan (revolusi fisik) kemerdekaan RI di sisi lain, tidak dapat dilepaskan satu sama lain dalam dikotomi jaman kerajaan dan jaman penjajahan. Dan karena itu, hari Pahlawan bukan saja mengenang pahlawan yang gugur merebut dan mempertahankan kemerdekaan, tetapi juga cikal bakal bangsa Indonesia di masa kerajaan.

Wisata sejarah tidak hanya menarik dari segi ekonomi, tetapi juga memiliki makna simbol, pendidikan dan sejarah itu sendiri. Dengan dikelola lebih baik, wisata sejarah bahkan melebihi potensi dari wisata jenis lain, seperti wisata belanja atau wisata alam dan lingkungan yang sekarang menjadi tren. Tetapi syaratnya, situs dan bangunan sejarah harus terpelihara dengan baik, serta menyajikan informasi secara lebih bermakna (Asep Saefullah, 2007).

Di sinilah letak problematika sentral kepahlawanan dan sosok-sosok pahlawan yang kian hari kian sulit dikenang oleh generasi sekarang. Minimnya narasi sejarah yang menerangkan secara akurat, holistik dan menarik tentang para pahlawan dan jejak kepahlawanan di masa revolusi fisik menyebabkan reduksi makna, informasi dan pengetahuan, serta antusiasme publik akan kebesaran nilai sejarah di masa-masa itu. Secara sederhana hal itu dapat diukur melalui perbandingan observasi seperti ini, misalnya, seberapa banyak warga Indonesia yang tahu dan berkeinginan mengunjungi rumah wafat dan museum pencipta lagu kebangsaan “Indonesia Raya”, WR. Soepratman di Jalan Mangga, Surabaya, dibandingkan yang tahu dan berkeinginan mengunjungi Candi Borobudur dan Prambanan? Seberapa banyak warga yang tahu dan berkeinginan datang ke rumah HOS Tjokroaminoto di Jalan Peneleh, Surabaya, tempat Bung Karno indekos, dibandingkan yang tahu dan berkeinginan ke Istana Tapak Siring di Bali? Seberapa banyak warga yang tahu dan berkeinginan berkunjung ke makam tokoh Boedi Oetomo, Dr. Soetomo, di Jalan Bubutan Surabaya dibandingkan yang tahu dan berkeinginan ke makam Bung Karno di Blitar? Dan seterusnya.

Situs-situs kepahlawanan di kota Surabaya hanyalah sebagian contoh yang merepresentasikan citra dan eksistensi jejak kepahlawanan di berbagai daerah di Tanah Air. Jika saja jejak-jejak kepahlawanan di kota Surabaya yang menjadi ikon dan peletup hari Pahlawan tidak banyak diketahui dan menimbulkan antusiasme warga untuk berkunjung, bagaimana halnya dengan jejak-jejak kepahlawanan di daerah-daerah lain?

Kenali Negerimu, Cintai Negerimu

Terkait dengan wisata sejarah kepahlawanan, UU 10/2009 tentang Kepariwisataan Pasal 4 menyatakan, kepariwisataan bertujuan untuk mengangkat citra bangsa dan memupuk rasa cinta Tanah Air. Paralel dengan itu, sebagai bagian dari slogan Depbudpar RI guna mendongkrak perjalanan wisata dan pembelanjaan wisatawan nusantara (wisnu), yaitu ”Kenali Negerimu, Cintai Negerimu”, perjalanan wisata sejarah kepahlawanan terkait di dalamnya.

Karena itu, kenaikan pagu anggaran Depbudpar pada APBN 2010 menjadi Rp1,366 triliun dari pagu APBN 2009 sebesar Rp1,1 triliun perlu semakin diarahkan pada target perjalanan wisata sejarah kepahlawanan yang dilakukan wisnu. Dari jumlah itu program pengembangan pemasaran mengalami kenaikan hingga 71,28 persen dari Rp248 miliar pada 2009 menjadi Rp426 miliar pada 2010. Program pengembangan destinasi menempati pos kedua tertinggi yakni sebesar Rp130,5 miliar pada 2010 atau naik 6,32% dari tahun 2009 yang hanya Rp122 miliar. Program pengelolaan kekayaan budaya juga naik 38,25% dari Rp100 miliar menjadi Rp138 miliar.

Di antara tiga pos utama anggaran Depbudpar 2010, wisata sejarah kepahlawanan perlu dimasukkan dalam program pengembangan destinasi. Jejak-jejak kepahlawanan yang tersebar di penjuru Nusantara perlu dikemas sedemikian rupa agar semakin menarik dan mengundang antusiasme publik untuk berkunjung. Pengemasan situs kepahlawanan sebagai obyek dan daya tarik wisata melalui pembuatan narasi, renovasi dengan mempertahankan estetika dan originalitas, serta pembenahan akses infrastruktur menuju tempat-tempat bersejarah di mana para pahlawan kita dulu hidup dan berjuang. Selamat Hari Pahlawan 2009.

Di penghujung tahun kunjungan wisata Visit Indonesia Year 2009 yang merupakan kelanjutan tahun 2008 dengan tema ”MICE & Marine Tourism”, Depbudpar RI memberikan Indonesia Tourism Award (ITA) 2009 untuk pertama kalinya. 10 kota/kabupaten mendapat penghargaan yang diberikan Menbudpar Jero Wacik pada Jumat (13/11) malam. Di antaranya secara berurutan mulai posisi teratas, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Tana Toraja, Manado, Kutai Kertanegara, Badung (Bali), Solo, dan Lombok Barat. Yogyakarta menempati urutan teratas berdasarkan survei dengan indeks kepuasan responden 90,96 dan parameter konsumen untuk merekomendasikan kepada masyarakat atau net promoter score sebesar 97,8.

ITA juga memberikan penghargaan khusus (Tourism Special Award) kepada Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Manggarai Barat, Kota Jember, Kota Purbalingga, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki keunggulan dan keunikan pariwisata. Lebih-lebih, daerah-daerah ini memiliki destinasi wisata bahari, khususnya wisata bawah laut, yang eksotik, masih alami dan menjadi alternatif baru tujuan wisata internasional di Tanah Air.

Pemerkuatan kepariwisataan setiap daerah melalui metode THIO menjadi bagian penting sebagai tindak lanjut penghargaan ITA. Dengan memodifikasi sesuai kebutuhan kepariwisataan di Tanah Air, metode THIO yang dikenalkan Prof. Nawaz Sharif dari Pakistan yang terdiri dari technoware (T), humanware (H), infoware (I), dan orgaware (O) itu laik untuk diterapkan dan dikembangkan di setiap daerah.

Yang dimaksud dengan technoware (T) adalah fasilitas fisik termasuk segala sesuatu yang terkait peralatan, mesin, teknologi yang digunakan, dan sejenisnya. Unsur ’T’ ini terutama menunjang kita melakukan peningkatkan kualitas layanan kepariwisataan dan mendongkrak kinerja promosi di luar negeri. Kita meyakini, promosi secara online memiliki dampak yang signifikan untuk melakukan percepatan pemerkuatan destination branding Indonesia sebagai tujuan wisata internasional. Teknologi informasi pulalah yang perlu semakin digiatkan daerah untuk membuka akses layanan informasi rencana perjalanan wisata via internet.

Maka, website, search engine optimation bagi pencarian kata kunci tertentu yang ditarget terkait dengan destinasi wisata daerah, layanan registrasi perjalanan wisata secara on-line, dan sebagainya, perlu semakin diperkuat. Website pariwisata daerah yang biasanya dikelola Pemda, menjadi semakin penting untuk distandardisasi sesuai kebutuhan dan daya tarik wisatawan asing.

Bahkan, sebagaimana dilakukan Surabaya melalui Surabaya Tourism Mobile Service (STMS) yang bisa diakses melalui telepon seluler, semakin perlu dikembangkan di berbagai daerah. STMS memberikan informasi peta, berbagai tujuan wisata, dan berbagai informasi guna mempermudah wisatawan melakukan perjalanan wisata secara aman, nyaman dan menguntungkan di Surabaya

Kedua, humanware (H), yang terkait dengan kemampuan manusia seperti halnya keterampilan, keahlian, dan sejenisnya. Sumber daya manusia (SDM) Indonesia di bidang pariwisata di berbagai daerah perlu semakin ditingkatkan, baik dalam hal kualitas maupun kuantitasnya. Terkait hal ini, kabar gembira dari Direktorat Perguruan Tinggi (Dikti) mengakui bahwa pariwisata sebagai ilmu murni.

Surat dari Dirjen Dikti Depdiknas No.947/D/T/2008 dan 948/D/T/2008 di penghujung Maret 2008 yang ditujukan kepada Menbudpar secara eksplisit menyebutkan bahwa Dirjen Dikti menyetujui pembukaan jenjang Program Sarjana (S-1) dalam beberapa program studi pada STP Nusa Dua Bali dan STP Bandung. Di ranah akademik, pariwisata sebagai ilmu murni yang sejajar dengan ilmu-ilmu lain. Melalui itu, lulusan kepariwisataan tidak sekadar pekerja teknis, tetapi lebih-lebih insan-insan sarjana yang mampu menggeluti ranah pemikiran dan pakem-pakem keilmiahan guna menganalisis atau melakukan kajian untuk kemajuan keilmuan kepariwisataan itu sendiri.

Selama ini, dari sekian banyak perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan pariwisata dan perhotelan, output (lulusan) cenderung memiliki kelemahan bahasa, logika, analisa dan pemanfaatan teknologi informasi (IT). Pembelajaran kepariwisataan dalam konteks sebagai ilmu murni jelaslah untuk meng-up grade kualitas lulusan, khususnya dalam hal kemampuan berbahasa asing, pemanfaatan IT, serta kemampuan logika dan analisa.

Komponen ketiga adalah infoware (I) yang terkait dengan penguatan dalam hal akses informasi dan ilmu pengetahuan terkini menyangkut isu-isu pariwisata global. Sebagai misal, soal sustainable tourism, green tourism dan responsible tourism yang menjadi sorotan publik dunia, terlebih pasar wisatawan dari negara-negara maju manakala memutuskan melakukan perjalanan wisata ke suatu negara. Isu-isu sensitif terhadap kepariwisataan global itulah yang tidak sekadar diketahui, tetapi juga diimplementasikan, oleh karena selain itu menjadi standar internasional, justru menjadi semacam nilai baru yang teramat berharga untuk menarik kunjungan wisatawan asing.

Komponen terakhir adalah orgaware (O) terkait jaringan organisasi dan manajemen praktis kepariwisataan. Berbagai stakeholder kepariwisataan di tingkat nasional dan provinsi, dan khususnya di scope terkecil kabupaten/kota perlu semakin memperkuat kinerja organisasi guna membangun bersama-sama kepariwisataan daerah. Lebih-lebih, pemanfaatan organisasi sosial kemasyarakat dan kepemudaan yang mungkin selama ini belum banyak dilibatkan, perlu dicarikan peluang untuk turut serta menjadi bagian penting dalam kepariwisataan daerah.

Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu pada puncak peringatan Hari Perdamaian Dunia yang dipusatkan di Taman Pelita Ambon, Maluku, Rabu (25/11/09) dan dihadiri Presiden SBY menyatakan, rakyat Maluku berkesempatan menegaskan kepada dunia internasional bahwa rakyat Maluku adalah rakyat yang menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan cinta perdamaian yang terbungkus dalam ikatan adat Pela dan Gadong. Pada peringatan itu pula dilakukan pemukulan Gong Perdamaian Dunia dan peresmian Monumen Gong Perdamaian Dunia oleh SBY (presidensby.info, 25/11/09).

Gong Perdamaian Dunia merupakan simbol persaudaraan dan perdamaian bagi umat manusia. Gong ini pertama kali dibunyikan oleh Presiden dan Wapres RI pada 31 Desember 2002 di Bali. Kemudian tampil kedua kalinya di Jenewa, Swiss, pada 5 Februari 2003 untuk membuka Second Global Summit on Peace Through Tourism. Semenjak itu, Gong Perdamaian Dunia dibawa keliling dunia untuk menggemakan pesan persaudaraan dan perdamaian. Setelah singgah di 34 negara, akhirnya Gong Perdamaian Dunia hadir di Maluku untuk memperingati puncak Hari Perdamaian Dunia 2009.

Momentum Hari Perdamaian Dunia di Indonesia yang dipusatkan di Maluku menambah kabar gembira seluruh bangsa Indonesia. Sebelumnya, eks daerah konflik lainnya, Poso, mendeklarasikan diri sebagai daerah yang aman, sekaligus mengawali pembangunan kepariwisataan setempat melalui dua even pariwisata tingkat internasional: Festival Togian (18 Juli 2009) dan Festival Danau Poso (8-11 Agustis 2009) lalu. Indikator perdamaian dan keamanan di Ambon teramat nyata melalui lomba layar internasional Darwin, Northern Teritorry (Australia) – Ambon yang bersamaan dengan “Sail Bunaken”. Tercatat, sembilan perahu setelah tiba di Manado, Sulawesi Utara, melanjutkan pelayaran ke Saumlaki, Maluku Tenggara Barat, Langgur, Maluku Tenggara dan Kota Ambon.

Pariwisata Perdamaian

Tahun 1980-an telah berlangsung Konferensi International Kepariwisataan di Manila yang mendeklarasikan, “dunia pariwisata dapat dijadikan elemen penting untuk perdamaian dunia”. Pengakuan peran penting pariwisata dalam peningkatan perdamaian dunia telah pula dicetuskan melalui “Columbia Charter”, yang telah dipersiapkan pada First Global Conference: Tourism – A Vital Force for Peace, yang berlangsung di Vancouver tahun 1988.

Banyak tokoh dunia mengakui keuntungan dan sifat kepariwisataan. Mendiang Presiden Amerika Serikat John F. Keneddy mengatakan: perjalanan wisata menjadikan satu kekuatan besar dalam perdamaian dan memahami masing-masing dari kita. Sebagai manusia yang hidup berpindah-pindah di dunia dan belajar untuk mengenal orang lain, agar bisa mengerti kebiasaan satu dengan lainnya dan saling dapat menghargai adat kebiasaan yang lain, dan dapat menghargai kualitas dari masing-masing orang dan negara yang berbeda. Kita sedang menumbuhkan saling pengertian internasional yang dapat dengan tepat memperbaiki suasana perdamaian dunia (Keneddy, 1963).

Dalam wujudnya yang khusus, kesepakatan para pimpinan dan pengurus tempat dan pusat ziarah se-Asia dalam pertemuan di Uijeongbu (30 kilometer Utara Seoul, Korea Selatan), 21-23 November 2005, yang dihadiri oleh para peserta dari 14 negara di Asia dan Vatikan memutuskan untuk menggunakan pusat-pusat peziarahan sebagai lokasi untuk melakukan evangelisasi, mempromosikan budaya kehidupan dan melakukan dialog dengan agama-agama lain (www.mirifica.net, 02/12/05).

Memang dalam konteks ini kita mengandalkan (dan menggantungkan) pembelajaran keragaman umat manusia (cross culture understanding) melalui kunjungan wisata bangsa-bangsa ke Indonesia. Tanpa itu, misalnya, bagaimana kita dapat memahami adat-istiadat, karakter, keyakinan dan kebudayaan masyarakat Timur Tengah dan Asia Timur, jika saja mereka tidak memiliki akses yang mudah dan informasi yang lengkap, atraktif dan memikat untuk datang ke Tanah Air. Mekanisme yang sebaliknya, kita yang perlu belajar ke luar negeri, belum dapat ditempuh oleh sebagian besar khalayak.

Dalam skala domestik, pembelajaran lintas suku-budaya dan religiusitas antarbangsa Indonesia, mengandaikan perjalanan wisata wisatawan domestik dari satu kota ke kota lain, dari satu suku ke suku yang lain, dan dari satu kepulauan ke kepulauan yang lain. Akses transportasi dan paket wisata inbound berperan penting dalam ‘muhibah’ kebudayaan wisatawan domestik ini. Tak kurang pula, peran rohaniwan dan kelompok-kelompok agama untuk membuka diri terhadap keyakinan yang berbeda sangatlah penting.

Misalnya saja, dalam ranah ini, paket wisata ziarah keberimanan umat Muslim juga dapat dinikmati oleh warga non-Muslim. Tentu dalam batasan tertentu. Pun halnya, wisata ziarah dan sejarah keberimanan Hindu, Budha, Protestan dan Katolik, juga dapat diakses oleh warga di luar iman yang sama. Pola ini subur berkembang di Bali. Umat non-Hindu misalnya, dapat mengambil air suci di suatu Pura atau sumber mata air yang menjadi destinasi wisata. Tentu dengan batas-batas tertentu. Demikian pula, Yadnya Kasada, ritual keberimanan Hindu di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dapat dinikmati oleh warga non-Hindu.

Perdamaian dan keamanan merupakan pilar penting bagi pariwisata. Dengan rasa aman itu, seluruh warga negara dapat melakukan perjalanan wisata ke suatu daerah tanpa merasa terancam dan tertekan. Melalui perjumpaan dan interaksi antar suku dan bangsa melalui media pariwisata, perdamaian kian dipupuk, diperdalam dan diperkuat. Karena itu, akselerasi antara perdamaian dan pariwisata berjalan beriringan, satu dengan yang lain saling berpengaruh.

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!